Oplus_16908288
MUKOMUKO –// Pengelolaan anggaran publikasi media yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Mukomuko mulai menjadi sorotan. Sejumlah awak media mempertanyakan mekanisme pembagian anggaran publikasi yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretariat Kabupaten Mukomuko.
Transparansi pembagian anggaran publikasi media di Kabupaten Mukomuko dipertanyakan. Anggaran yang bersumber dari APBDP tersebut dinilai belum dibagikan secara merata dan transparan kepada seluruh media yang bertugas di Kabupaten Mukomuko.
Sejumlah awak media menyebutkan, dalam pembagiannya, terdapat indikasi bahwa penentuan media penerima publikasi telah diatur dan terpusat pada satu pintu, yakni melalui Sekretaris Daerah (Sekda).
“Isu yang berkembang di kalangan media, publikasi yang menggunakan anggaran APBDP harus mendapat rekomendasi dari Sekda. Kalau tidak ada rekomendasi itu, media tidak dapat publikasi,” ujar salah seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya.
Akibat dari mekanisme tersebut, lanjut dia, media yang tidak memiliki kedekatan dengan Sekda dikhawatirkan tidak mendapatkan bagian publikasi, meskipun media tersebut aktif melakukan peliputan dan menjalankan fungsi kontrol sosial di Kabupaten Mukomuko.
“Kami melihat ada kesan tebang pilih. Media yang dekat dapat, media yang kritis dan tidak dekat tidak dapat. Padahal anggaran publikasi itu adalah uang rakyat, bukan uang pribadi, harusnya dibagikan secara adil dan profesional,” tegasnya.
Permasalahan ini membuat sejumlah media menjadi sorotan, karena munculnya dugaan ketidakadilan dalam pembagian anggaran publikasi yang seharusnya menjadi hak seluruh media yang memenuhi syarat administrasi dan telah terverifikasi.
Para awak media berharap, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Sekretariat Kabupaten dan Sekda dapat memberikan penjelasan yang terbuka terkait mekanisme, syarat, dan daftar media penerima publikasi APBDP tersebut.
“Kami hanya minta transparansi. Siapa saja media yang dapat, berapa besarannya, dan apa dasar penilaiannya. Kalau semua terbuka, tidak akan ada lagi kecurigaan,” ujar wartawan lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko belum berhasil dikonfirmasi terkait isu tersebut.
Pihak Sekretariat Kabupaten Mukomuko juga belum memberikan keterangan resmi mengenai mekanisme penyaluran anggaran publikasi media dari APBDP tersebut.
Masyarakat pers berharap, ke depan pengelolaan anggaran publikasi dapat dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan kecemburuan antar media di Kabupaten Mukomuko.Df*
