Deli Serdang, Redaksi24jam.com
– Keberadaan Penjabat (Pj) Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Dari 17 desa yang saat ini dipimpin Pj Kepala Desa, muncul informasi mengenai adanya Pj Kades yang diduga tidak rutin berkantor di kantor desa dan lebih sering menjalankan aktivitas kedinasan di kantor kecamatan.
Kondisi tersebut dipertanyakan karena kantor desa merupakan tempat berlangsungnya administrasi pemerintahan sekaligus pelayanan langsung kepada masyarakat.
Salah seorang Sekretaris Desa dari salah satu desa yang dipimpin Pj Kades, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, membenarkan adanya kondisi tersebut saat dikonfirmasi awak media, Jumat (25/9/2026).
“Penjabat Kepala Desa tidak setiap hari berkantor di kantor desa. Selalu beralasan bahwa beliau berkantor di kantor camat. Padahal masyarakat membutuhkan pelayanan langsung di sini,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan seorang warga Deli Serdang. Menurutnya, Pj Kepala Desa sebagai pejabat pemerintahan harus menjalankan tugas sesuai ketentuan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pj Kades sebagai pejabat pemerintah hendaknya menjalankan tugas dengan sepenuh hati dan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Selain menjalankan pemerintahan desa, kedisiplinan waktu juga harus diterapkan karena masyarakat membutuhkan pelayanan,” katanya.
Kehadiran Pj Kades Jadi Perhatian
Persoalan kehadiran Pj Kepala Desa di kantor desa pada dasarnya perlu dilihat berdasarkan ketentuan penugasan, jam kerja, tugas kedinasan, serta aturan kepegawaian yang berlaku bagi pejabat bersangkutan.
Karena itu, apabila terdapat Pj Kades yang pada jam kerja berada di kantor kecamatan, perlu dilihat apakah keberadaan tersebut berkaitan dengan rapat, koordinasi, tugas kedinasan atau kegiatan lain yang memang mendapat penugasan.
Sebaliknya, apabila ketidakhadiran di kantor desa berlangsung secara rutin tanpa alasan kedinasan yang sah dan berdampak pada pelayanan masyarakat, kondisi tersebut tentu layak menjadi perhatian dan dapat diverifikasi oleh pihak berwenang.
Bupati Deli Serdang Diminta Pastikan Disiplin Pemerintahan Desa
Sorotan ini juga dikaitkan dengan sikap tegas Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan mengenai disiplin aparatur pemerintahan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Bupati Deli Serdang disebut menegaskan bahwa kepala desa maupun Pj Kepala Desa harus menjalankan ketentuan yang berlaku dan dapat dikenai sanksi apabila terbukti melalaikan tugas.
Sikap tersebut menunjukkan pentingnya disiplin aparatur dalam memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
Terlebih, apabila Pj Kepala Desa yang bersangkutan berasal dari unsur ASN, aspek disiplin kepegawaian juga dapat menjadi bagian dari evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dasar Disiplin ASN
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih berstatus berlaku. Regulasi tersebut mengatur kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran. Salah satu kewajiban PNS adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Pelaksanaan PP tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.
Dengan demikian, apabila seorang Pj Kepala Desa berstatus PNS dan terdapat dugaan ketidakdisiplinan, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan fakta kehadiran, tugas kedinasan, penugasan resmi, serta ketentuan disiplin ASN yang berlaku.
Aturan Desa Juga Telah Mengalami Perubahan
Dalam konteks pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Selain itu, peraturan pelaksanaan terbaru adalah PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berlaku sejak 27 Maret 2026 dan sekaligus mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya.
Karena itu, dugaan pelanggaran terhadap kewajiban Pj Kepala Desa tidak semestinya langsung disimpulkan hanya berdasarkan keberadaan yang bersangkutan di kantor kecamatan. Perlu ada verifikasi mengenai tugas, surat penugasan, jadwal kegiatan, serta ketentuan khusus yang mengatur penempatan dan pelaksanaan tugas Pj Kepala Desa.
Publik Minta Pengawasan Diperkuat
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui perangkat daerah terkait dapat memastikan seluruh Pj Kepala Desa menjalankan tugas secara optimal dan pelayanan masyarakat di kantor desa tidak terganggu.
Apabila benar terdapat Pj Kepala Desa yang tidak menjalankan kewajiban kedinasan sebagaimana mestinya, masyarakat berharap dilakukan evaluasi sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila keberadaan Pj Kades di kantor kecamatan merupakan bagian dari tugas atau penugasan resmi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga diharapkan memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait masih diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penempatan, kewajiban kehadiran, serta pengawasan terhadap 17 desa yang saat ini dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang. (Lebas)
